Dosen Filsafat dan Ekonomi Syariah STAIN Kediri melakukan Penelitian di Brunei Darussalam

Bandar Sri Begawan- Nuril Hidayati, Dosen Filsafat Ilmu bersama Ashfa Fikriyah Dosen Ekonomi Islam Jurusan Syari’ah STAIN Kediri telah melakukan penelitian tentang  kiprah perempuan Brunei Darussalam. Penelitian bertajuk Perempuan dan Politik Antara Cita dan Fakta : Studi Atas Peran perempuan dalam pembangunan di Brunei Darussalam tersebut  dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Pada pelaksanaannya penelitian ini banyak dibantu oleh UNISSA / Universitas Islam Sultan Sharif Ali khususnya oleh para pengelola PPMS-nya ( Pusat Penelitian Madzhab Syafi’i) yang berkedudukan di  Simpang 347, Jalan Pasar Gadong Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam menjadi tujuan kajian karena statusnya sebagai negara monarki absolut satu-satunya yang masih tersisa di dunia, dengan Islam sebagai landasan ideologis pemerintahannya yang  menerapkan Qanun Jenayah sebagai hukum negara bagi rakyatnya. Banyak asumsi yang menyatakan bahwa kehidupan perempuan dalam negara-negara yang berideologi Islam sangat termarjinalkan, menjadi obyek dan tidak diakui sebagai manusia utuh yang memiliki hak untuk berpendapat, bersikap dan menentukan sendiri jalan hidupnya.

Dalam penelitian tersebut keduanya berkesempatan mewawancarai Dr Nurol Huda binti Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Haji Awang Ismail salah satu pimpinan PPMS yang mengajar di Fakulatas Syari’ah dan Hukum UNISSA yang sekaligus adalah putri dari   Pehin Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz Mufti Kerajaan Brunei Darussalam sebagai responden utama. Wawancara juga dilakukan kepada para perempuan baik pada wilayah domestik  maupun di sektor publik. Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa, karena Mazhab Syafi’I di jadikan rujukan dan pedoman bagi Pemerintah, termasuk yang di anut secara luas oleh masyarakat  Brunei karena Mazhab Syafi’I tersebut dinilai paling fleksibel dan representatif serta bisa di terima oleh semua kalangan dengan baik dibandingkan dengan madzhab yang lain. Sebagai contoh, fatwanya tentang  aurat perempuan  yang meliputi seluruh badannya kecuali tangan dan wajah. pendapatnya tersebut tidak di pahami secara ekstrim dan kaku sehingga perempuan di Brunei tidak harus mengenakan cadar / burqah, asalkan bahwa keberadaan perempuan itu tidak menjadikan fitnah dan madharat. Dalam kehidupan bermasyarakat perempuan di Brunai juga berhak memilih pendidikan dan profesi yang disukainya selama tidak melanggar Qanun Hukum Jenayah. Namun dalam penentuan kebijakan secara mutlak ada di tangan Sultan, dengan mempertimbangkan fatwa dari Mufti Kerajaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *